Kesuksesan: Membuat Orang Lain Sukses

Rabu, 18 Desember 2013

Plagiarisme

Plagiat di Perguruan Tinggi dan Ketentuannya
Power point

Jumat, 06 Desember 2013

Profesi dan Kesuksesan

Yth. Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Psikologi USU Medan

Yth. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Psikologi USU, Perwakilan HIMPSI Pusat dan HIMPSI-Sumut.

Yth. Para orang tua dan para Judicium, para Psikolog yang diangkat sumpah serta para undangan lainnya yang berbahagia

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terimakasih atas kehormatan yang diberikan atas ditunjuknya sebagai yang mewakili para orang tua untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara judicium sarjana, magister dan Profesi di Fakultas Psikologi USU Medan.

Para hadirin yang terhormat dan judicium yang berbahagia.

I. Pembangunan sumber daya manusia yang professional berkaitan erat dengan penegakan etika profesi. Kualitas pengemban profesi tercermin dalam sikapnya yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dan motivasi dalam mewujudkan/melaksanakan tugas profesinya merupakan amanah bukan kekuasaan. Pengemban profesi yang berkualitas bercirikan memiliki ketrampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat di dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan, punya sikap orientasi ke depan sehingga mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi maupun di masa depan, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pihak lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan pribadinya guna mengambil keputusan yang adil yang didasari kebenaran.

Baca selengkapnya »

Kamis, 05 Desember 2013

ILMU HUKUM

ILMU HUKUM (2)

Oleh: Alvi Syahrin

I. Penelitian ilmiah pada Ilmu Hukum bertolak dari sudut suatu penetapan isu hukum (permasalahan dalam penelitian non hukum), sebelum melakukan melaksanakan penelitiannya mempresentasikan isu hukumnya (permasalahannya) dan selanjutnya juga dalam teorinya membahas (memasuki) isu hukum (permasalahan) tersebut, dan hasilnya harus diperoleh dengan cara bermetode. Tuntutan ini memuat tiga hal, yaitu:

Ilmuwan hukum harus mengemukakan dengan bantuan cara kerja ajeg mana yang hendak ia pergunakan untuk membentuk teorinya;
Ia harus mempresentasikan cara kerja itu sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mengkaji hasil-hasil dari teorinya dengan bantuan cara kerja itu;
Ilmuwan hukum harus mempertanggungjawabkan (memberikan penjelasan rasional) mengapa ia justru memilih cara kerja itu.

Baca selengkapnya »

ILMU HUKUM

ILMU HUKUM (1)

Oleh: Alvi Syahrin

I. Ilmu hukum merupakan suatu cabang ilmu yang disengketakan oleh sejumlah cabang ilmu lain, mulai dari keraguan terhadap status keilmuannya sampai pada campur tangan objek kajian. Ia (Ilmu hukum) mencakup dan membicarakan segala segala hal yang berhubungan dengan hukum. Objek kajian ilmu hukum yaitu hukum. Pernyataan bahwa objek kajian ilmu hukum adalah hukum, secara implisit mencakup kaidah-kaidah hukum dan perilaku sepanjang dirumuskan oleh kaidah hukum sebagai kondisi atau konsekuensi, serta dilihat sebagai fenomena universal.

Dalam arti luas, ada yang mengartikan ilmu hukum sebagai ilmu tentang hukum. Kedalamnya termasuk setiap teori hukum dalam arti luas, yang memenuhi syarat-syarat yang dipandang perlu untuk menjalankan (mengemban) ilmu. Kemudian sesuatu hal yang menarik bahwa “ilmu hukum” atau Jurisprudence juga mempermasalahkan hukum dalam kerangka yang tidak berbeda dengan filsafat hukum. Ilmu hukum dan filsafat hukum merupakan nama-nama untuk satu bidang ilmu yang memperlajari hukum secara sama.

Baca selengkapnya »

Kamis, 28 November 2013

Tinjauan Terhadap Putusan MARI No. 862/K/Pid.Sus/2010

TINJAUAN TERHADAP

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NO. 862/K/PID.SUS 2010*

Oleh: Alvi Syahrin

I. Eksaminasi dilakukan untuk meneliti atau melakukan pengujian, pemeriksaan berkas perkara untuk meneliti apakah telah terjadi kekeliruan dalam melakukan peradilan. Hasil Eksaminasi akan melahirkan sebuah benang merah sebuah pendapat yang menjadi kontribusi yang bersifat sparing partner bagi kalangan hakim yang concern terhadap dunia peradilan yang bermartabat.

Eksaminasi yang dilakukan saat ini terhadap Mahkamah Agung Nomor Nomor 862 K/Pidsus 2010. Adapun kasusnya yaitu melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) jo Pasal 45 UUPLH jo Pasal 47 UUPLH jo Pasal 64 ayat (1) UUPPLH.

Baca selengkapnya »

Sabtu, 16 November 2013

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun 2013

Senin, 11 November 2013

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun 2012 (III)

PermenLH No. 20 Tahun 2012 Tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PermenLH No. 21 Tahun 2012 Tentang AKREDITASI LEMBAGA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  Lampiran I: PermenLH No. 21 Tahun 2012
  Lampiran II: PermenLH No. 21 Tahun 2012
  Lampiran III: PermenLH No. 21 Tahun 2012

PermenLH No. 22 Tahun 2012 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN, SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
  Lampiran PermenLH No. 22 Tahun 2012

PermenLH No. 23 Tahun 2012 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3
Lampiran PermenLH No. 23 Tahun 2012

PermenLH No. 24 Tahun 2012 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2013
Lampiran I: PermenLH No. 24 Tahun 2012
Lampiran II: PermenLH No. 24 Tahun 2012
Lampiran III: PermenLH No. 24 Tahun 2012
Lampiran IV: PermenLH No. 24 Tahun 2012

PermenLH No. 25 Tahun 2012 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS RISIKO LINGKUNGAN PRODUK REKAYASA GENETIK
Lampiran I: PermenLH No. 25 Tahun 2012
Lampiran II: PermenLH No. 25 Tahun 2012

PermenLH No. 26 Tahun 2012 Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2013
  Lampiran I: PermenLH No. 26 Tahun 2012
  Lampiran II: PermenLH No. 26 Tahun 2012