PermenLH No. 02 Tahun 2006 Tentang BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
PermenLH No. 03 Tahun 2006 Tentang PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
PermenLH No. 04 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Timah
PermenLH No. 05 Tahun 2006 Tentang AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
PermenLH No. 06 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan
PermenLH No. 07 Tahun 2006 Tentang TATA CARA PENGUKURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
Lampiran PermenLH No. 07 Tahun 2006
PermenLH No. 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Lampiran I: PermenLH No. 08 Tahun 2006
Lampiran II: PermenLH No. 08 Tahun 2006
Lampiran III: PermenLH No. 08 Tahun 2006
Lampiran IV: PermenLH No. 08 Tahun 2006
Lampiran V: PermenLH No. 08 Tahun 2006
PermenLH No. 09 Tahun 2006 Tentang BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
versi Bahasa Inggris
PermenLH No. 10 Tahun 2006 Tentang BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI VINYL CHLORIDE MONOMER DAN POLY VINYL CHLORIDE
versi Bahasa Inggris
PermenLH No. 11 Tahun 2006 Tentang JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Lampiran I: PermenLH No. 11 Tahun 2006
Lampiran II: PermenLH No. 11 Tahun 2006
Lampiran III: PermenLH No. 11 Tahun 2006
PermenLH No. 12 Tahun 2006 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT
Lampiran I: PermenLH No. 12 Tahun 2006
Lampiran II: PermenLH No. 12 Tahun 2006
PermenLH No. 14 Tahun 2006 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA
Lampiran I: PermenLH No. 14 Tahun 2006
Lampiran II: PermenLH No. 14 Tahun 2006
Lampiran III: PermenLH No. 14 Tahun 2006
Lampiran IV: PermenLH No. 14 Tahun 2006
Lampiran V: PermenLH No. 14 Tahun 2006
Selasa, 05 November 2013
Rabu, 30 Oktober 2013
Naskah Akademik RUU KUHP
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Naskah Akademik RUU-KUHP
Naskah Akademik RUU-KUHP
Selasa, 08 Oktober 2013
RUU-KUHP: Tindak Pidana Korupsi
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUU-KUHP
DAN LEMBAGA
PENEGAK HUKUMNYA*
Oleh:
Alvi Syahrin
I.
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dan di Indonesia
sudah dianggap menjadi suatu kebiasaan dan telah melanggar hak-hak sosial serta
hak-hak ekonomi masyarakat, bahkan berpotensi membawa bencana dalam kehidupan
perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan
strategi pemberantasan korupsi yang luar biasa pula.
Menurut Tim Penyusun Naskah Akademik RUU-KUHP,
perlu di dorong dilakukannya pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia
sebagai ihtiar untuk mensistematisasikan norma hukum pidana ke dalam sistem
hukum pidana nasional Indonesia dalam bentuk kebijakan kodifikasi dalam arti
menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu
kitab hukum pidana.
Kamis, 11 Juli 2013
UUPPLH SEBAGAI KETENTUAN PAYUNG (UMBRELLA ACT) DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN KETENTUAN PIDANA
UUPPLH SEBAGAI KETENTUAN
PAYUNG (UMBRELLA ACT)
DAN KAITANNYA DENGAN
PENERAPAN KETENTUAN PIDANA
Oleh: Alvi Syahrin
I.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan pengertian
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain. selanjutnya, perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Langganan:
Postingan (Atom)