PROPER

PermenLH No. 03 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lampiran   I: PermenLH No. 03/2014

Lampiran  II: PermenLH No. 03/2014

Lampiran III: PermenLH No. 03/2014

Lampiran IV: PermenLH No. 03/2014

Lampiran  V: PermenLH No. 03/2014

Pencantuman Eko Label

Permen LH No. 02 Tahun 2014 Tentang Pencantuman Eko Label

UUPerkebunan dan UUPPLH

UU Perkebunan dan UUPPLH

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kaitannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit

Pertanggungjawaban Pidana pada Perusahaan Grup berdasarkan UUPPLH

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PERUSAHAAN GRUP

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:

Alvi Syahrin, Prof. Dr. MS. SH.

Fadlielah Hasanah, MH. SH.

I.              Perkembangan dan pembentukan perusahaan grup di Indonesia terkait dengan realitas bisnis yang terjadi karena melalui pengelolaan melalui perusahaan grup memberikan manfaat ekonomi, namun tidak berarti secara hukum memberikan peluang munculnya moral hazard atas sikap oportunistis induk perusahaan yang menyalahgunakan konstruksi perusahaan grup. Induk perusahaan memperoleh dominasi terhadap pengurusan anak perusahaan dan terhinar dari tanggungjawab hukum (baik terhadap pihak ketiga) sebagai akibat hukum dari perbuatan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan.

          Perusahaan grup merupakan suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain secara organisatoris sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomis yang tunduk pada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. Perusahaan grup tidak merujuk kepada suatu badan hukum tertentu, tetapi kesatuan ekonomi dari perusahaan-perusahaan yang bergabung yang di dalamnya terdapat induk dan anak perusahaan (bahkan ada yang sampai cucu perusahaan). Belum adanya pengaturan secara khusus mengenai perusahaan grup di Indonesia, maka induk dan anak perusahaan dalam suatu perusahaan grup diperlakukan sebagaimana halnya status badan hukum masing-masing induk dan anak perusahaan. Tergabungnya induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidak menghapuskan status badan hukum induk dan anak perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana bagi kasus pidana lingkungan hidup

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENERAPAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGI KASUS-KASUS PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS.

Fadlielah Hasanah, SH. MH.

I.   Hukum Pidana Indonesia, saat ini berorientasi pada “tiga masalah pokok”, yaitu ”tindak pidana”, ”pertanggungjawaban pidana”, dan ”pidana dan pemidanaan”. Pembagian permasalahan Hukum Pidana tersebut merefleksikan bahwa Hukum Pidana berdasarkan pandangan dualistis, artinya: dipisahkannya antara “tindak pidana” dengan “pertanggungjawaban pidana”. Pemisahan antara “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”, akan menjadikan adanya pemisahan mengenai ketentuan tentang ”alasan pembenar” dan ”alasan pemaaf”. Alasan pembenar ditempatkan dalam ”tindak pidana”, dan ”alasan pemaaf” ditempatkan ”Pertanggungjawaban Pidana”.

   Pemisahan “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” menurut Barda Nawawi, di samping merupakan refleksi dari pandangan dualistis juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara ”perbuatan” (”daad”/actus reus”, sebagai faktor objektif”) dan ”orang” (”dader” atau ”mensrea”/guilty mind”, sebagai faktor subjektif), keseimbangan antara kriteria formal dan material, keseimbangan kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal. Dengan demikian, kita tidak hanya berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada ”perbuatan atau akibatnya” (Daadstrafrecht/Tatsrafrecht atau Erfolgstrafrecht) yang merupakan pengaruh dari aliran Klasik, namun harus berorientasi/berpijak pada ”orang” atau ”kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana (Daadstrafrecht/ Tatsrafrecht/Schuldstrafrecht), yang merupakan pengaruh dari aliran Modern.

             Pertanggunganjawab pidana merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pelaku dapat dicela dengan melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia dapat dipidana, dalam hal dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau tidak karena kealpaannya.

Penegakan Hukum Lingkungan

MENDORONG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

DI INDONESIA

Oleh: Alvi Syahrin

I.               Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1:2 UUPPLH), dengan tujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan  manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global (Pasal 3 UUPPLH), yang ruang lingkupnya meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.

Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 

Oleh: Alvi Syahrin

Akhir-akhir ini muncul kritikan bahwa perkembangan diterapkannya pertanggungjawaban pidana korporasi telah menyebabkan ketakutan bagi para Direksi perusahaan karena mereka dapat dijutuhi hukuman pidana dalam menjalankan usahanya. Para pakar ada yang berpendapat hukuman (pemidanaan) bagi korporasi suatu kekeliruan atau sebuah kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak efesien dan harus dibatalkan cukup hanya menjatuhkan sanksi pidana dan meminta pertanggungjawaban kepada individu karyawan/pegawai korporasi dan agen korporasi. Akan tetapi, harus disadari bahwa korporasi bukan hanya sebagai suatu entitas fiksi belaka, namun perbuatan (usaha yang dilaksanakannya) sesuatu yang nyata dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap individu dan masyarakat luas.